Dinsos Aceh: TKSK Tidak Aktif Terancam Diberhentikan

Peserta Rapat Koordinasi TKSK se-Kabupaten Aceh Timur di Idi, berfoto bersa,a Jumat 9 Juli 2021. [Foto: Acehonline.co/Zulkifli]

IDI RAYEUK - Dinas Sosial Aceh akan menyikapi setiap rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Aceh, terkait Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tidak aktif.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga Dinas Sosial Aceh, Safwan, saat memberikan arahan dan bimbingan pada Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi TKSK di Aceh Timur, Jumat (9/7/2021).

"Pasifnya relawan sosial akan berdampak terhadap kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di kecamatan. Jika ada TKSK yang tidak aktif, segera kirim surat panggilan dan ikut ditembuskan ke kami. Jika tiga kali panggilan tidak direspon, maka kita akan berhentikan dari tugasnya sebagai TKSK," kata Safwan.

Safwan menegaskan, kabupaten/kota memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan mengawasi kinerja TKSK di daerah. Pihaknya juga mengakui TKSK sebagai relawan sosial memiliki tugas yang tidak ringan, namun jika dilaksanakan dengan baik tentu akan tuntas dengan baik pula.

Sebagaimana diketahui, salah satu tugas dan tanggungjawab TKSK adalah mendata dan memperbaharui data pemerlu kesejahteraan sosial, melaksanakan tugas koordinasi dengan kecamatan dan kabupaten/kota, dalam rangka pembangunan sosial dan pembinaan terhadap pemerlu pelayanan sosial, baik yang sudah mendapatkan bansos, maupun belum.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas sosial, TKSK juga berkoordinasi dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial lainnya, seperti Karang Taruna (KT) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tagana dan lembaga-lembaga sosial lainnya di Aceh Timur.

dalam kesempatan tersebut, Safwan juga mengingatkan agar para TKSK membaca kembali SK yang sudah diserahkan, sebab didalamnya memiliki tugas koordinasi lintas sektor, baik kepada pihak kecamatan, maupun lintas sektor di tingkat kabupaten.

"Kita akui luas sekali ruang kerja TKSK, baik itu Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga Dinas Sosial sebagai induknya," tambah Safwan.

Karenanya, Safwan mengimbau Dinas Sosial Aceh Timur untuk melakukan evaluasi secara bertahap terhadap seluruh TKSK didaerahnya masing-masing.

"Jika ada diantara TKSK yang tidak sanggup dibina lagi, maka segera laporkan ke kami untuk dipertimbangkan kelanjutan perpanjangan SK dari Dinas Sosial Aceh," imbau Safwan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, Elfiandi, saat membuka Raker TKSK Se-Aceh Timur meminta ketegasan dan kebijakan Dinas Sosial  Aceh dalam memperpanjang masa tugas para TKSK setiap tahunnya.

"Jangan perpanjang SK-nya tidak tidak aktif. Kami harap pertimbangkan hasil evaluasi kami di daerah," kata Elfiandi.

Kedatangan rombongan Dinas Sosial Aceh disambut hangat sejumlah pejabat di Dinas Sosial Aceh Timur. Tampak hadir antara lain, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Jamaluddin, Kabid Dayasos dan PFM, Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Kasi Kelembagaan, Kasi Dayasos, Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kartini, Ketua Koordinator TKSK Aceh Timur Rahmad Hidayat, para TKSK Se-Aceh Timur. []

Komentar

Loading...