DPRA dan Penegak Hukum Diminta Mengawasi Realisasi APBA Secara Maksimal

Direktur eksekutif YLBH Kontra Aceh Deri Sudarma.

BANDA ACEH – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kontak Intra Advokasi (YLBH Kontra) Aceh meminta lembaga legislatif dan yudikatif melakukan pengawasan maksimal, serta memberikan atensi ekstra terhadap kegiatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh pemerintah Aceh.

Direktur eksekutif YLBH Kontra Aceh Deri Sudarma dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Kamis (5/8/2021), menegaskan perlu adanya pengawasan yang intensif serta akuntabel terhadap kegiatan realisasi anggaran APBA baik yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan

“DPRA dan penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan) harus benar-benar mengawasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBA sesuai dengan tupoksinya masing masing, dari mulai proses awal sampai pelaksanaannya selesai,” ujar Deri.

Menurutnya, hal tersebut mutlak diperlukan mengingat lemahnya realisasi anggaran oleh pemerintah Aceh saat ini. Selain itu, juga untuk mengantisipasi program asal jadi yang tidak tepat sasaran.

“Hal ini juga dapat meminimalisir dugaan monopoli proyek yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang menyebabkan proses kegiatan tidak berjalan secara profesional. Sehingga terkesan asal jadi. Besar harapan kita agar program-program tersebut memberi dampak langsung ke masyarakat serta dikelola dengan baik dan jauh dari preseden buruk yang berkembang seperti praktik mafia proyek dan lain lain,” katanya.

Disisi lain, kata Deri, merujuk dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat Aceh mengharapkan agar terwujudnya transparansi dan integritas tinggi dari pihak eksekutif, dalam hal ini ULP Aceh dan seluruh SKPA yang ada untuk tidak terkecoh dengan janji janji manis para pengusaha nakal.

“Merekamenggunakan kekuatan eksternal yang membuat ULP dan SKPA tidak konsisten dan sulit menentukan sikap sesuai dengan nilai-nilai kebenaran etis, hingga berakibat fatal dalam mekanisme lelang. Sehingga mengakibatkan kepercayaan publik semakin tergerus,” pungkasnya.

Deri mengatakan, DPRA selaku lembaga legislatif perpanjangan tangan rakyat Aceh harus mampu membuktikan ke publik terhadap fungsi pengawasannya pada Pemerintah Aceh agar lembaga eksekutif tersebut tidak ugal-ugalan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Hal ini dapat dilihat dari pengalaman sebelumnya dimana intervensi pihak eksternal begitu kuat. Sehingga pemerintah Aceh perlu memastikan tidak ada kewenangan siapapun untuk interpensi ULP dan SKPA,” katanya.

Deri juga mengingatkan agar para penegak hukum agar dapat menjadi mercusuar harapan bagi masyarakat Aceh untuk memaksimalkan fungsi dan perannya agar kualitas pembangunan Aceh dapat sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

“Hal ini mengingat ketertinggalan Aceh begitu jauh baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia mengingat apalagi disinyalir beberapa tahun ini, ada dugaan oknum pengusaha nakal yang mampu mendikte ULP dalam menentukan pemenang kegiatan lelang, seperti santer diberitakan oleh berbagai media di Aceh,” demikian Deri.[]

Komentar

Loading...