Sekda Aceh Lantik Azhari Jadi Kepala BPKA

Sekda Aceh, Taqwallah, mengambil Sumpah Jabatan dan Pelantikan Azhari, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) di Ruang Potensi Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (7/7/2021). [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, atas nama Gubernur Aceh, melantik Azhari menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Rabu (7/6/2021).

Azhari dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan di BPKA, yang sebelumnya dijabat Bustami Hamzah.

Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Azhari di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (DPMG), Gubernur Aceh menunjuk Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong di DPMG, Zulkifli, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

Taqwallah mengatakan, pelaksanaan mutasi dan pelantikan Azhari mengacu kepada proses, prosedur, dan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini telah dilaksanakan atas dasar Surat Ketua KASN Nomor: B- 2132/KASN/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 Hal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka rotasi/mutasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pelantikan juga mengacu Surat Ketua KASN Nomor: B-2221/KASN/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh dan keputusan Gubernur Aceh No:Peg.821.22/072/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh.

Sekda berpesan agar Azhari melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan itu dengan sebaik-baiknya. Di mana, agenda mutasi tersebut dilaksanakan sambil terus berpacu dengan waktu, karena agenda yang demikian padat memasuki triwulan ke III tahun 2021 ini.

Sementara itu, Azhari mengatakan, dirinya akan bekerja sungguh-sungguh dengan niat ikhlas, penuh kejujuran, disiplin dan keterbukaan. Dia berjanji untuk menjunjung tinggi kepentingan pemerintah Aceh di atas kepentingan pribadi dan loyalitas tinggi kepada pemerintah Aceh serta tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau penyalahgunaan jabatan yang diamanahkan.

“Mewujudkan visi-misi Pemerintah Aceh dalam melakukan perubahan secara fundamental dalam semua sektor. Saya akan bekerja dalam mewujudkan MoU Helsinki dan mengimplementasikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,” kata Azhari. []

Komentar

Loading...