Bahas Dampak Aktivitas Tambang Migas, DPRK Aceh Timur Fasilitasi Warga Bertemu BPMA dan PT Medco

Suasana pertemuan masyarakat Aceh Timur dengan PT Medco dan BPMA yang difalitasi DPRK Aceh Timur di Gedung DPRK setempat, Jumat (9/7/21). [Foto: Acehonline.co/Zulkifli]

IDI - Peristiwa Bau Gas yang terjadi secara berulang-ulang diwilayah kerja PT Medco E&P Malaka menimbulkan rasa was-was masyatakat yang tinggal di sekitar tambang.

Warga terus dihantui rasa khawatir saat menajalani aktifitas sehari-hari. Karena, hingga kini tidak ada pihak yang berani memberi kepastian jika bau gas tersebut tidak akan terulang.

Sejumlah Stakholder terus mencari solusi terkait peristiwa itu, agar aktifitas pertambangan hulu migas yang dilakukan PT Medco E&P Malaka tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

"Kami sudah berulang kali menyaksikan raksi dari masyakat, dari mulai aksi demo(protes), bahkan aksi mengungsi," kata salah seorang Warga Alue Ie Mirah, Nasruddin, yang hadir dalam acara pertemuan dengan pihak PT Medco dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang difasilitasi Dewan Perwakilan Masyarakat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, untuk membahas keluhan masyarakat yang timbul akibat aktifitas tambang hulu migas di wilayah Blok A, yang berlangsung di Kantor DPRK Aceh Timur pada Jumàt, (9/7/2021).

Nasruddin juga menyampaikan, masyarakat bukan ingin mengusik keberadaan perusahaan, bahkan mereka ingin bisa hidup berdampingan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun, hal itu muncul karena ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan hingga mengancam keselamatan masyarakat.

"Untuk itu, masyarakat menuntut pihak perusahaan maupun Pemerintah segera mencari solusi agar hal serupa tidak terulang, dan keberadaan Medco bisa memberi keuntungan bagi masyarakat dari berbagai aspek," ungkapnya.

Selaku perwakilan masyarakat, M Irwandi yang hadir dalam forum pertemuan itu juga menyampaikan Keluhan yang sama. Dia juga mengungkapkan sejumlah perihal yang terjadi di lapangan.

"Pada tahun 2019, peristiwa bau gas juga terjadi di Desa Alue Ie Mirah, sekitar CPP Blok A, hingga muncul aksi protes dari masyarakat. Hasil kesepakatan bersama saat itu, untuk mengundang pihak Akademisi dari Institute Pertanian Bogor (ITB) untuk mengecek tingkat pencemaran lingkungan di wilayah operasi PT Medco," kisah M Irwandi.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari hasil kajian dan riset pihak ITB saat itu melahirkan sejumlah rekomendasi kepada pihak PT Medco E&P Malaka agar diterapkan di wilayah operasi migas blok-A. Namun sayangnya, hasil rekomendasi itu tidak sempat dibacakan saat pertemuan seperti ini dengan pihak DPRK Aceh Timur.

"Cuma bukan periode ini tetapi periode sebelumnya (DPRK Aceh Timur periode 2014-2019)," ujar Irwandi.

"Saya berharap kepada pihak DPRK untuk bisa melihat kembali rekomendasi ITB itu, karena pihak DPRK Aceh Timur bertindak sebagai fasilitator dan saya yakin jika sama DPRK sudah tidak ada, itu masih ada sama Pihak Medco," ungkapnya lagi.

M Irwandi juga menyampaikan, sebelum terjadi peristiwa bau gas di Desa Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, ada informasi bahwa pihak perusahaan akan melakukan kegiatan stimulasi sumur gas AS-11 di Alur Siwah untuk peningkatan produksi. Kegiatan itu sering diistilahkan dengan Acid Flacturing/Fracture acidizing yaitu perekahan asam untuk peningkatan produksi perusahaan, dengan cara menginjeksikan fluida asam biasanya adalah HCl (Hydrochloric Acid).

"Sebelum kegiatan itu dilakukan, sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) perusahaan wajib melakukan sosialisi kepada masyarakat sekitar atas dampak bahaya bagi kesehatan jika terjadi hal-hal yang tidka diinginkan. Namun sosialisi itu dilakukan secara formalitas, seperti orang kejar tayang," ungkapnya.

"Semoga usai pertemuan ini nanti ada solusi yang lahir untuk mengatasi masalah yang selama ini terjadi di tengah masyatakat," pungkas Irwandi.

Sementara itu, dari pihal BPMA mengaku sangat serius dalam merespon keluhan masyarakat yang selama ini terjadi diwilayah Blok A. Menunjukkan keseriusan itu, Kepala BPMA mengutus dua orang Deputi yakni, Deputi Dukangan Bisnis dan Deputi Operasi, untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Deputi Dukungan Bisnis Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Afrol, mengatakan BPMA selaku Regulator Migas di Aceh Bertanggung jawab penuh atas apa yang dikerjakan PT Medco dilapangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Sesuai dengan aturan Pemerintah BPMA yang menjadi regularornya, BPMA yang menyetujui program kerja dan anggaran PT Medco E&P Malaka terhadap operasi sesuai kontrak kerja antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk kontrak kerjasama," jelas Afrol.

Lebih lanjut dia mengatakan, menyikapi kejadian bau, BPMA telah memberikan beberapa rekomendasi sebelum atau sesudah kejadian bau gas tersebut yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh PT Medco E&P Malaka.

"Sehingga pada insiden bau gas pertama, dengan Nomor Surat: 002-BPMA-200-2021/ 80. BPMA mengirim surat kepada General Maneger PT Medco E &P Malaka yang berkantor di Jakarta, perihal teguran dan evaluasi kinerja PT Medco E&P Malaka, yang isinya pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Ini tanggung jawab kami pak, bukan menyalahkan, ini antara regulator dan kontraktornya," tegas Afrol.

"Kejadian itu tidak akan terjadi lagi pak, isi balasan surat dari Genaral Manger PT Medco. Kemudian terjadi kejadian yang kedua, sehingga kami anggap komitmen itu tidak dijalankan, sehingga BMPA mengirim Deputi Operasi untuk melihat jejak itu," ungkap Deputi Dukungan Bisnis BPMA dihadapan Ali Hamzah, selaku Manager Operasi PT Medco E&P Malaka yang mewakili perusahaan dalam pertemuan tersebut .

Adapun Rekomendasi BPMA yang tidak dijalankan oleh PT Medco E & P Malaka tersebut di antaranya tidak adanya jalur evakuasi darurat yang telah disepakati dan dimintakan untuk dilakukan, tidak adanya jalur informasi terhadap Stacholder di Forkopimda untuk kejadian-kejadian darurat. Kemudian tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dan apa solusinya. serta Menyediakan Master Poin, alat-alat evakuasi, seperti Ambulance dengan melibatkan sekuruh komponen-komponen yang ada.

BPMA, kata Afrol, mewajibkan rekomendasi itu untuk dikakukan oleh pihak PT Medco, sebelum melakukan perkerjaan, namun pihak perusahaan tidak malaksanakannya.

"Menurut pengakuan mereka, semua itu rekomendasi telah dilakukan, dan ini akan kami dalami lagi. Sistem di Medco sudah benar pak, namun kesalahan yang kita lihat di sini di orangnya pak (pekerja). Dan Ini akan menjadi isi surat rekomendasi kita yang kedua ke General Manager mereka," jelas Afrol.

Ditegaskan lagi, bahwa BPMA telah merekomendasikan poin-poin tersebut untuk dijalankan, saat pihak perusahaan mengajukan program pembersihan sumur di tahun 2020 lalu.

Sempat terjadi ketegangan dalam ruang pertemuan itu, ketika anggota DPRK memprotes keterwakilan medco yang hadir dalam rapat tersebut tidak dapat mengambil kebijakan. Sehingga acara pertemuan harus ditunda dalam waktu yang belum ditentukan. []

Komentar

Loading...