Gubernur Rotasi Tujuh Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Aceh

Kantor Gubernur Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan rotasi dan mutasi terhadap tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Mutasi dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi, serta untuk penyegaran dalam menjalankan roda masing-masing instansi.

Ketujuh pejabat yang dimutasi yaitu Kadis Koperasi dan UKM, Wildan, dimana untuk menggantikan sementara kekosongan ditunjuk Kadis Perindag Aceh, Tanwir, sebagai pelaksana tugas.

Kemudian Kepala Arpus Roeslan Abdul Gani, yang sementara ditunjuk sementara pelaksana tugasnya Sekretaris Arpus, T Miftah.

Lalu, Direktur RSUZA, Dr Azharuddin, sebagai pelaksana tugasnya ditunjuk Wadir Pelayanan, Dr Endang.

Selanjutnya Wadir Umum RSUZA, Muhazar, sebagai pelaksana tugasnya ditunjuk Kabag Program RSUZA, dr Iramaya.

Kemudian Wadir Penunjang Fachrul Rizal, ditunjuk pelaksana tugasnya Kabag Logistik, Yusrizal. Lalu Direktur RSIA, Nyak Rinda, ditunjuk pelaksana tugasnya Kadiskes Aceh, dr Hanif.

Sedangkan yang terakahir yakni Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Syahrial, yang ditunjuk sementara pelaksana tugasnya Kadistanbun Aceh, Abdul Hanan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto dalam ketarangannya, Selasa (5/1/2021), mengatakan pergantian tujuh pejabat tersebu merupakan hal lumrah dalam manajemen pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan organisasi Pemerintah Aceh.

"Dipastikan proses mutasi ini dilaksanakan setelah melalui pertimbangan yang cukup matang dalam upaya penyesuaian dengan kebutuhan organisasi dan juga sudah melalui proses administrasi dan penilaian kerja," ujar Iswanto.

Iswanto menjelaskan, beberapa alasan rotasi ini, misalnya faktor kesehatan. Sebegaimana diketahui Kepala Arpus Roeslan Abdul Gani sejak setahun terakhir mengalami penurunan kesehatan.

Beberapa pejabat yang berlatar belakang tenaga pendidik, kata Iswanto, dikembalikan ke kampus untuk melanjutkan karir di dunia pendidikan.

Iswanto juga menjelaskan, pergantian pejabat di dalam pemerintahan merupakan suatu hal yang biasa. Dia memastikan tidak ada keganjilan dalam pergantian tersebut.

"Selaku pimpinan pemerintah Aceh, gubernur tentu punya penilaian-penilaian atas kinerja dari pejabat di SKPA. Di samping itu, pergantian kadang juga dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan pengembangan karir dari para pegawai negeri," tutup Iswanto. []

Komentar

Loading...