Pakai Pukat Harimau, Satu Kapal Beserta ABK di Aceh Utara Ditahan Ditpolairud

Kapal penangkap ikan di Aceh Utara yang ditahan Ditpolairud Polda Aceh karena menggunakan pukat harimau. [Foto: Dok. Polda Aceh]

ACEH UTARA - Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh menahan satu unit kapal beserta ABK (anak buah kapal) yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (trawl) di Perairan Jambo Aye, Aceh Utara, Kamis (30/9/2021).

"Penangkapan tersebut terjadi pada jarak sekitar 4 mil dari garis pantai Jambo Aye, Aceh Utara," sebut Dirpolairud Polda Aceh Kombes Pol Wawan Setiawan, dalam ketetangannya, Kamis (30/9/2021).

Sebelum ditangkap, Kombes Pol Wawan menjelskan, petugas dari KP-2006 Ditpolairud Polda Aceh terlebih dahulu memeriksa dokumen Kapal Mesin kapal tersebut yang berinisial PD.

"Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa kapal tersebut berlayar untuk menangkap ikan tanpa memiliki dokumen kapal yang lengkap, seperti SIUP, SIPI, dan SPB," ungkapnya.

Selain itu, Kombes Pol Wawan menambahkan, petugas juga mendapati kalau mereka melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau atau trawl. Akibatnya, petugas menahan nahkoda berinisial KK (37), beserta ABK ILS (30), AH (28), MH (19), dan ZM (21), berikut satu unit kapal 18 GT.

"Mereka tidak memiliki dokumen pelayaran dan menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Maka, kapal, jaring trawl, nahkoda, ABK, dan setengah fiber ikan kita amankan ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kombes Pol Wawan.

"Nahkoda kapal tersebut, berpotensi dikenakan Pasal 84 ayat (1) UU No 31 tahun 2004 yang telah di ubah dengan UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, di mana setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah," pungkas kata Dirpolairud. []

Komentar

Loading...