Pemerintah Aceh Percepat Lelang Kegiatan Sumber DAK Fisik

Kantor Gubernur Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menegaskan bahwa pihaknya optimis melakukan percepatan lelang untuk kegiatan khusus fisik sebelum 21 Juli, di mana tenggat akhir waktu pengajuan DAK.

BANDA ACEH – Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota baru terealisasi sekitar 8 persen atau skeitar Rp207 miliar dari total anggaran Rp2,5 triliun.

Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebelumnya telah memberi batas waktu penyaluran dana DAK Fisik hingga 21 Juli 2021. Jika hingga batas waktu tersebut pemerintah daerah belum menginput data kontrak melalui aplikasi OM SPAN, maka penyaluran DAK fisik ke daerah dihentikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan, Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Aceh terus melakukan percepatan lelang untuk kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik.

“Kita optimistis, mudah-mudahan input data kontrak bisa dilakukan sebelum 21 Juli, di mana tenggat akhir waktu pengajuan DAK,” kata Iswanto dalam keterangannya di Banda Aceh, Rabu (30/6/2021).

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto. [Foto: Istimewa]
Iswanto menjelaskan, jika pemerintah Aceh hanya mendapatkan alokasi Rp318,46 miliar untuk DAK Fisik dan sisanya Rp1,46 trilliun merupakan alokasi untuk DAK Non Fisik.

“Dari 2,5 triliun DAK Fisik untuk Aceh, di pemerintah Aceh hanya 318,46 miliar alokasinya. Sisanya tersebar di 23 kabupaten/kota,” kata Iswanto.

Dari total 318,46 miliar itu, Iswanto menyebutkan, program kerjanya tersebar di 10 SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh). Rinciannya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, PUPR dan Dinas Pengairan. Selanjutnya adalah DLHK, DKP serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Iswanto menambahkan, pagu keseluruhan DAK untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Rp4,02 triliun. Rinciannya Rp1,77 triliun di pemerintah Aceh dan 2,25 triliun di pemerintahan kabupaten dan kota.[]

Komentar

Loading...