Pemilik Lahan Waduk Keureuto Aceh Utara Minta PT Brantas Tak Ambil Material Sebelum Lahan Dibayar Pemerintah

Pemilik lahan di area pembangunan Waduk Krueng Keureuto Proyek Strategis Nasional (PSN) menggelar aksi terkait pengambilan material di lahan mereka, Senin (4/10/2021). [Foto: Acehonline.co/Hamdani]

ACEH UTARA - Ratusan masyarakat pemilik lahan di area pembangunan Waduk Krueng Keureuto Proyek Strategis Nasional (PSN) menggelar aksi dan meminta PT Brantas Abipraya untuk tidak mengambil material sebelum lahan warga dibayarkan oleh pemerintah. Aksi demo itu dilakukan di kawasan waduk tersebut, Senin 4 Oktober 2021.

Namun, usai melakukan orasi warga secara bergantian di areal Waduk Keureuto tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat atau pemilik lahan melakukan audiensi bersama Muspika Paya Bakong yang diadakan, di ruang rapat PT Brantas Abipraya Waduk Keureuto. Dalam pertemuan itu turut hadir Camat Paya Bakong Syahrul Nizam, Kapolsek Paya Bakong Iptu Rangga Setyadi, dan beberapa unsur lainnya.

Salah seorang pemilik lahan warga Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Saiful Azmi AB, mengatakan pihaknya meminta kepada pihak PT Brantas Abipraya agar tidak melakukan aktivitas pengambilan material terlebih dahulu, sebelum ada kejelasan proses pembayaran lahan milik masyarakat dari pemerintah daerah.

“Karena itu sudah diinventarisasi dan identifikasi (persil), telah masuk didata nominatif serta sudah dilakukan musyawarah harga dengan pihak BPN Aceh Utara. Maka kita meminta PT Brantas untuk tidak mengambil material sebelum lahan tersebut dibayarkan pemerintah,” kata Saiful Azmi.

Saiful menambahkan, pihaknya selaku pemilik lahan meminta kepada pemerintah untuk segera membayarkan ganti rugi lahan. Karena sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak dibayarkan, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh telah memutusakan untuk Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong serta Perbup Nomor 1 Tahun 2021, juga sudah jelas ke wilayah Blang Pante, Paya Bakong, Aceh Utara.

“Tuntutan kami tanah masyarakat itu segera dibayarkan pemerintah. Masyarakat juga meminta kepada PT Brantas dan pihak PUPR jangan dulu mengambil material di lahan kami, sebelum tanah kami dibayar,” ungkap Saiful Azmi. []

Komentar

Loading...