Sidang Kasus Investasi Ilegal di Aceh, Pengacara Nilai Dakwaaan JPU Tidak Cermat dan Kabur

Sidang kasus investasi ilegal di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (24/8/2021). [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Pengacara Kasus Investasi Ilegal di Aceh, Mukhlis Mukhtar, menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat dan tidak berdasarkan Berkas Pemeriksaan Perkara (BAP).

Hal itu dikatakan Mukhlis Mukhtar saat membacakan eksepsinya dalam sidang lanjutan kasus investasi ilegal dengan terdakwa Safrizal dan Siti Hilmi Amirulloh dsidang terpisah), suami istri yang merupakan owner Yalsa Boutique, Selasa (24/8/2021), di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Sidang itu dimpimpin Hakim Ketua M Jamil didampingi dua hakim anggota, serta juga dihadiri JPU dari Kejari Banda Aceh. Sementara dua terdakwa mengikuti sidang dari rumah tahanan (rutan) tempat mereka ditahan masing-masing (Rutan Kajhu dan LP Lhoknga).

Dalam eksepsinya, Mukhlis Mukhtar yang didampingi rekannya Zakaria Muda mempersoalan pengurus CV Yalsa Boutique yang berstatus bukan terdakwa, dimana dalam dakwaan JPU dijelaskan para pengurus CV tersebut hanya menunggu "arahan" dari terdakwa (Owner Yalsa Boutique).

"Akan tetapi pada kesempatan lain, JPU dalam dakwaannya menyatakan apabila terjadi kelebihan pembayaran, terdakwa menyuruh mereka untuk mengambil uang pada rekening atas nama pengurus di BCA Syariah, BRI Syariah serta beberapa bank lainnya," ungkap Mukhlis Mukhtar.

Selain itu, Mukhlis Mukhtar juga menjelaskan, JPU dalam dakwaannya menyatakan Pengurus CV Yalsa Boutique adalah formalitas belaka.

"Namun dalam penjelasan selanjutnya di surat dakwaan, pengurus mempunyai rekening atas nama pribadi mereka masing-masing dan mendapat fasilitas perusahaan," jelas Mukhlis Mukhtar lagi.

Selanjutnya, Mukhlis Mukhtar menjelaskan, JPU dalam dakwaannya menyebutkan CV Yalsa Boutique mempunyai reseler sebanyak 204 orang dan member sebanyak 19.566 orang.

"Akan tetapi jumlah reseler dan members tersebut tidak ada uraian tentang siapa dan berapa modal yang telah ditanamkan sehingga munculnya kerugian versi JPU Rp 164 miliar lebih," tegasnya.

Berdasarkan hal itu, Mukhlis Mukhtar berpendapat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas atau kabur dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya (tidak bersesuaian).

Selain itu, Mukhlis Mukhtar dalam eksepsinya juga berpendapat dakwaan JPU tidak berdasarkan BAP. Mukhlis mengatakan, dakwaan JPU tentang Pasal 378 KUHPidana (delik penggelapan) dan dakwaan Pasal 372 KUHPidana (delik penipuan), tidak pernah dilakukan pemeriksaan/penyidikan di tingkat Kepolisian (tidak ada BAP).

"Maka dari itu kami Penasihat Hukum Terdakwa keberatan/menolak tentang dakwaan-dakwaan tersebut. Di tingkat penyidikan Kepolisian terdakwa hanya dituduh/didakwa Pasal 46 ayat (1) UU RI No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Serta Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," tegasnya.

Berdasarkan hal itu, Mukhlis Mukhtar bersama Zakaria Muda memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi tersebut dan membebaskan kedua terdakwa dari tahanan, serta membebankan biaya perkara kepada negara atau memberi putusan lain yang seadil-adilnya.

Usai pembacaan eksepsi, Majelis Hakim memutuskan sidang ditunda dan dilanjutkan pekan depan, pada Selasa 31 Agustus 2021, dengan agenda jawaban JPU atas eksepsi tersebut.

Sebelumnya pada sidang perdana pekan lalu, Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh mendakwa suami istri yang menjadi terdakwa investasi ilegal mencapai Rp164,2 miliar dengan pasal berlapis.

JPU mengatakan pada 2018, kedua terdakwa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbuatan terdakwa dilakukan menawarkan investasi dengan menjual busana muslim melalui perusahaan CV Yalsa Boutique.

JPU mengatakan perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang tentang perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, JPU juga mendakwa para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 37B jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kemudian, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. []

Komentar

Loading...