Terdakwa Kasus Pembunuhan Gajah di Aceh Timur Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Sidang tuntutan kasus pembunuhan gajah liar tanpa kepala di Aceh Timur, Rabu (24/11/2021). [Foto: Acehonline.co/Zulkifli]

IDI - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Timur menuntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap masing-masing terdakwa kasus pembunuhan gajah liar tanpa kepala di Aceh Timur, Rabu (24/11/2021).

Proses sidang berlangsung secara Virtual di Pengadilan Negeri Idi, pada Rabu (24/11) siang, dengan agenda mendengar pembacaan tuntutan.

Sidang itu dipimpin langsung oleh Apriyanti, yang juga Kepala Pengadilan Negeri Idi, serta disampingi oleh dua Hakim Anggota yakni, Ike Arikesuma dan Zaki Anwar. Sementara JPU yang menangani kasus ini yaitu, Harry Arfhan dan M. Iqbal Zakwan.

Jaksa Harry membacakan berkas tuntutan. Berkas tuntutan terdakwa JN (35) dibacakan terpisah, berhubung JN merupakan pelaku atau eksekutor gajah tersebut, dan pasal yang didakwakan juga berbeda dengan terdakwa yang lain.

Sementara untuk empat terdakwa lain, yakni EM (41), SN (33), JF (50) dan RN (46), mereka terlibat dalam proses perdagangan gading gajah secara estapet, sehingga dijadikan dalam satu berkas tuntutan.

"Masing-masing dari terdakwa dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta atau subsider 6 bulan kurungan," ujar Kajari Aceh Timur, Semeru, melalui Kasi Intel, Wendy Yufrijal.

Selain itu, sejumlah barang berharga lainnya yang digunakan untuk mempermudah melakukan perdagangan gading gajah tersebut juga dituntut untuk dirampas untuk negara.

Menaggapi hal itu, Nurul Ikhsan, selaku Aktifis peduli lingkungan dari Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) mengapresiasi tuntutan pihak JPU. Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut hukuman setimpal terhadap penjahat satwa dilindungi tersebut.

"Ketika kita merujuk kepada pasal yang didakwakan, tuntutan Jaksa ini sudah memadai atas perbuatan para pelaku kejahatan lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang konservasi tersebut." ujar Ikhsan.

"Namun harapan kami, konsentrasi kita bukan pada jumlah hukuman atau pidananya, tetapi ada dampak dari kejahatan ini, yaitu efek jera bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan terhadap satwa. Yang paling utama bisa menjadi bahan kesadaran bagi masyarakat yang bahwa ada konsekuensi hukum jika melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik terhadap satwa. ini menjadi harapan kita agar menjadi penyadaran bagi kita semua bahwa sesuatu tindakan yang salah pasti ada hukumannya," pungkas Ikhsan.

Sebelumnya, terdakwa JN (35), dijerat dengan Pasal 21 Juchto Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam, Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta Rupiah.

Sementara terdakwa EM (41), SN (33), JF (50) dan RN (46), didakwa dengan Pasal 840 KUHP atau Pasal Penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta Rupiah.

Usai JPU membacakan tuntutannya, Penasehat Hukum terdakwa, akan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan berikutnya, pada 1 Desember 2021 mendatang. []

Komentar

Loading...