Terkait Kasus Korupsi Monumen Samudera Pasai, Kejari Aceh Utara Telah Serahkan Sejumlah Berkas ke BPKP

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Diah Ayu Hartati Akbari. [Foto: Acehonline.co/Hamdani]

ACEH UTARA - Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah menyerahkan sejumlah berkas kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, terkait indikasi korupsi pada pembangunan monumen Islam Samudera Pasai.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Diah Ayu Hartati Akbari, saat dikonfirmasi, Jumat (27/8/2021), mengatakan sejumlah berkas terkait indikasi korupsi Monumen Islam Samudera Pasai sudah diserahkan ke BPKP Perwakilan Aceh.

Diah mengatakan, terkait adanya pemberitaan BPKP Perwakilan Aceh sedang menungu kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh Tim penyidik Kejari Aceh Utara, karena pihak BPKP Aceh beralasan tim audit BPKP masih membutuhkan informasi dan data tambahan, Diah mengaku pihak kejaksaan telah menyerahkan berkas yang diperlukan.

"Kami sudah menyerahkan sejumlah berkas kepada BPKP, bahkan berkas tersebut banyaknya hinga memenuhi satu bagasi mobil. Kami serahkan sebulan yang lalu saat ekspos di BPKP," ujar Diah.

Saat ditanya dokumen apa yang harus dilengkapi bedasarkan keterangan dari BPKP Aceh, Kajari mengaku tidak mengatahui pasti dokumen apa yang dimaksud BPKP. Karena, kata Diah, seluruh dokumen sudah diserahkan termasuk dokumen kontrak pengerjaan, gambar perencanaan bangunan, adendum kontrak, hasil pengawas pengerjaan, bahkan bukti pembayaran dan dokumen lainnya sudah diserahkan tim Jaksa kepada BPKP sebulan lalu.

"Dalam perencanaan yang ditenderkan, bangunan itu seharusnya panjang 80 meter, lebar 80 meter, sementara di lapangan monumen tersebut hanya berukuran 25 meter kali 18 meter. Itu salah satunya potensi masalah," jelas Diah.

Solusi yang diambil, sebutnya, Kejari akan kembali mengkoordinasikan kembali persoalan tersebut dengan BPKP Perwakilan Aceh.

"Selanjutnya akan diputuskan sikap oleh jaksa penyidik," tutupnya. []

Komentar

Loading...