Terkait Penyelidikan KPK di Aceh, MaTA: Pengelolaan Kebijakan Anggaran Aceh Berpotensi Bermasalah

Logo LSM MaTA. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Aceh di Banda Aceh terkait pengadaan kapal dan proyek multiyears. Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Aceh (MaTA) Alfian menilai, penyelidikan yang dilakukan KPK tersebut menunjukkan kebijakan pengelolaan anggaran Aceh berpotensi bermasalah.

"Kasus yang sedang dilidik KPK ini sifatnya penyelidikan terbuka, artinya proses lidik yang dilakukan tidak hanya berdiri pada satu kasus atau menyasar banyak kasus. Artinya banyak kebijakan anggaran yang telah dilakukan Pemerintah Aceh potensi bermasalah, dapat merugikan keuangan negara atau dapat menguntungkan para penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Aceh," kata Alfian dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co di Banda Aceh, Selasa (22/6/2021).

Alfian juga mengatakan, penyelidikan kasus yang sedang terjadi sangat berpeluang pada pengadaan kapal penumpang (Aceh Hebat), pembangunan jalan dengan skema multiyears, bantuan hibah dan bansos serta anggaran refocusing masa pandemi.

"Proses lidik KPK kali ini di Aceh menjadi yang pertama dibandinkan kasus yang sebelumnya KPK melakukan lidik fokus pada kasus tertentu saja. Sehingga, penyelidikan terbuka oleh KPK saat ini perlu dikawal secara serius dan KPK juga dituntut trasparan sehingga tidak ada peluang untuk 'negoisasi'," tegas Alfian.

Penyelidikan terbuka yang dilakukan KPK saat ini terhadap Pemerintah Aceh, lanjut Alfian, menjadi tolak ukur dalam lidik kasus di daerah.

"Artinya ada di awal juga ada di ujung, tidak seperti lidik biasa. Sehingga tidak menambah catatan buruk apa yang telah terjadi terhadap kinerja KPK selama ini. Publik Aceh menunggu dan mengawal terhadap pengusutan kasus kejahatan luar biasa tersebut. Artinya, siapapun pelakunya dapat diproses tanpa ada upaya melindungi dengan alasan tertentu," ungkapnya.

Koordinator MaTA, Alfian. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Alfian juga mengatakan, peluang banyak pihak yang akan ditersangkakan oleh KPK dapat terjadi, mengingat kasus yang disasar juga banyak, terutama para penyelanggara negara di Aceh.

"Misalnya dalam kasus pembangunan jalan dengan skema multiyears dengan anggaran Rp2,7 triliun cacat prosedur atau perencanaannya sarat masalah. MaTA sendiri juga telah melaporkan kasus tersebut ke KPK pada November 2020 dan pada Februari 2021 MaTA menambahkan data pelengkap kasus," ujarnya.

Mengingat KPK melakukan penyelidikan terbuka dengan sasaran beberapa kasus dengan anggarannya besar, kata Alfian, maka kinerja KPK dapat diuji keseriusannya.

"Tranpsransi menjadi harapan, dimana saat ini menjadi atensi publik di Aceh maupun nasional dalam menanti hasil kerja KPK yang sedang berlangsung saat ini. sehingga kehadiran KPK dapat memberi kepastian hukum yang adil dan rasa keadilan rakyat Aceh," ungkapnya.

KPK, Alfian juga menambahkan, wajib menjalankan tranparasi dalam penyelidikan terbuka di Aceh, sehingga publik mendapat informasi yang benar dan utuh.

"Penyelidikan harus ada ujung dan waktu yang terukur, sehingga tidak saling tersandera dengan kepentingan jahat yang juga peluang terjadi," tegas Alfian.

"MaTA mendukung langkah pemberantasan korupsi secara tegas dan berkeadilan dan kami konsisten mengawal terhadap lidik KPK saat ini di Aceh, sehingga, harapan publik tidak dicederai oleh KPK," tutupnya. []

Komentar

Loading...