Paripurna Perubahan Qanun Pilkada Aceh Ditunda, Ketua DPRA Minta Pemerintah Pusat Beri Kepastian Hukum

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin saat memberikan keterangan pers usai sidang paripurna, Senin (5/7/2021). [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan untuk menunda Sidang Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Perubahan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Qanun Pilkada Aceh.

Penundaan diputuskan dalam Rapat Paripura yang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin didampingi dua Wakil Ketua DPRA Dalimi dan Hendra Budian yang dihadiri sejumlah anggota DPRA di Gedung Utama DPRA, Senin siang (5/7/2021).

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin saat memimpin sidang paripurna tersebut mengatakan penundaan tersebut dilakukan karena Gubernur Aceh melalui suratnya Nomor: 584/11882 tertanggal 2 Juli 201, memohon kepada DPRA untuk sementara menunda Rapat Paripurna DPRA dalam rangka penyampaian dan pembahasan rancangan qanun tersebut, dikarenakan belum adanya fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Dahlan menjelaskan, Gubernur Aceh melalui suratnya Nomor 180/5317 tertanggal 12 Maret 2021, telah memohon Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri c/q Direktur Produk Hukum Daerah agar melakukan fasilitasi rancangan qanun dimaksud.

"Namun sampai saat ini hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri belum ada," ungkapnya.

Dahlan menjelaskan, sesuai dengan Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 20211 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, dijelaskan bahwa rancangan qanun Aceh sebelum disahkan menjadi qanun Aceh oleh gubernur Aceh, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.

"Mengingat rancangan qanun ini merupakan usul prakarsa Pemerintah Aceh, maka salah satu tahapan pengesahannya adalah gubernur menyampaikan penjelasan rancangan qanun tersebut dalam rapat paripurna DPR Aceh. Dikarenakan adanya permohonan penundaan gubernur tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa gubernur Aceh saat ini belum sepakat untuk pengesahan rancangan qanun dimaksud, dikarenakan belum adanya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri," kata Dahlan.

"Apabila rapat paripurna ini tetap kita teruskan maka persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dipakstikan tidak terlaksana. Maka dari itu, rapat peripurna hari ini tidak dapat kita lanjutkan," tambah Politisi Partai Aceh itu.

Ketika ditanyai wartawan usai paripurna apakah pembahasan qanun tersebut sebagai komitmen DPRA agar Pilkada Aceh dilaksanakan 2022, sementara Pemerintah Pusat telah menetapkan pilkada di Indonesia dilaksanakan setrentak pada 2024, Dahlan mengatakan sejak awal seluruh stakeholder di Aceh sebelumnya telah menyatakan sepakat Pilkada Aceh dilaksanakan pada 2022.

"Dalam berbagai proses koordinasi dalam rapat-rapat yang digelar DPRA, baik dengan Pemerintah Aceh maupun stakeholder lain seperti KIP dan Panwaslih, termasuk pemerintah kabupaten/kota semua sepakat Pilkada Aceh dilaksanakan 2022. Termasuk Pemerintah Aceh mengambil prakarsa untuk merevisi Qanun Nomor 12 tentang tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Proses pembahasan qanun tersebut juga sudah selesai," ungkapnya.

Siapapun penyelenggara pemerintah di level manapun, kata Dahlan, sesuai dengan sumpah jabatan harus menjalankan undang-undang dengan konsisten.

"Kami di Aceh meyakini UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada di Aceh, pelaksanaan diatur berbeda dengan daerah lain di Indonesia, termasuk jadwal pelaksanaan pemilihannya (5 tahun sekali)," ujar politisi Partai Aceh.

"Maka dari itu, sejauh teks pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada Aceh ini masih ada di dalam undang-undang dan belum dicabut, maka menjadi kewajiban bagi siapapun penyelenggara Pemerintah Aceh untuk patuh dan tunduk melaksanakan dan menjalankannya secara konsiten, termasuk pemerintah pusat," tegasnya.

Sejauh ini, Dahlan juga menjelaskan, belum adanya kepastian hukum dar pemerintah pusat terkait pelaknaan Pilkada Aceh, apakah dilaksanakan apda 2022 atau 2024.

Jika pemerintah pusat tidak ingin melaksanakan Pilkada Aceh pada 2022, kata Dahlan, maka ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tekait pelaksanaan Pilkada Aceh itu dicabut, atau ada keputusan hukum yang baru yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada di Aceh.

"Sehingga, ada kepastian hukum dan politik dari pelaksanaan Pilkada di Aceh. Rakyat Aceh itu butuh kepastian hukum, jangan diambangkan," pungkasnya. []

Komentar

Loading...